Arum Sabil Bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bersilaturahmi. (Foto: Holisin).
Tunasnegeri.com – Turut memajukan geliat perkembangan pertanian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertekad membangkitkan era petani di 2024.
Dihadapan paguyuban petani kopi, tembakau, tebu, serta produk unggulan ekspor edamame di Jember, Muzani menyebut bahwa Prabowo peduli dengan nasib petani. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dan silaturahminya dengan paguyuban petani Jember di City Forest, Jawa Timur pada Jumat (2/9/2022).
Muzani menceritakan bahwa ketika Prabowo menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kerap melakukan advokasi pembelaan dan memberikan dukungan terhadap para petani, pelaku UMKM, dan juga nelayan. Selain itu, atas pengalamannya dalam memimpin HKTI tersebut juga melatarbelakangi semangat Prabowo dalam membangun sebuah partai.
Dirinya mengaku, salah satu orang yang mendorong agar Prabowo membentuk partai adalah HM Arum Sabil. Jadi, HM Arum Sabil adalah salah satu inspirator berdirinya Partai Gerindra.
“Partai Gerindra bukan hanya kendaraan politik tapi juga alat perjuangan bagi kesejahteraan para petani, nelayan, dan rakyat yang mencari keadilan,” papar Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR tersebut.
Muzani juga mengungkapkan terkait semangat Prabowo dalam menyumbangkan tenaga, pikiran, dan bahkan hartanya untuk kebangkitan para petani, nelayan, dan rakyat miskin. Dirinya menjelaskan, hal tersebut dilakukan Prabowo karena merasa bangsa dan negara ini telah memberi banyak hal kepada beliau.
“Maka dari itu, Pak Prabowo berfokus untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat dan bangsa,” terang Muzani.
Selain itu, Muzani menyampaikan bahwa Pemilu 2024 menjadi hal yang paling menentukan dalam perbaikan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta nelayan. Menurutnya, sosok Prabowo menjadi penentu kebangkitan Indonesia raya di tengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian global.
Muzani menegaskan bahwa komitmen Partai Gerindra dan juga komitmen Prabowo terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan petani tidak akan bergeser.
Dalam kesempatan tersebut, guna turut membangkitkan era pertanian di masa mendatang, HM Arum Sabil, Ketua Dewan Pembimbing Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyampaikan kondisi petani saat ini untuk dipahami bersama. Terlebih, mengenai pupuk bersubdisi. Arum menjelaskan bahwa petani saat ini terbagi menjadi dua suara. Ada petani yang meminta agar pupuk subsidi dicabut saja. Tapi, ada juga yang meminta agar ketersediaannya tetap dipertahankan.
“Hal tersebut dikarenakan, biaya produksi pertanian saat ini semakin tidak terkendali. Bahkan, tak jarang harga komoditi pertanian dan peternakan nyaris dibawah biaya produksi,” jelas Arum terkait kondisi pertanian saat ini.
Arum memaparkan, dari data enam tahun lalu menyatakan bahwa kebutuhan pupuk subsidi di Indonesia jika dicukupi keseluruhannya, maka membutuhkan sebanyak 90 juta ton pupuk dan jika diminimalkan maka butuh sejumlah 45 juta ton.
Berdasarkan data Kementan 2021, Arum mengatakan jika kebutuhan pupuk bersubsidi di Indonesia tercatat berkisar 26 juta ton. Namun kenyataannya, negara saat ini hanya mampu mensuplai 9 juta ton.
Sehingga yang terjadi pada akhirnya, banyak petani yang akhirnya berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk memperjuangkan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi saat ini untuk bisa mendapatkannya banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan, berpotensi membuat petani terjerat hukum jika melebihi atau melewati batas.
“Untuk mencari pupuk non subsidi pun juga susah saat ini. Karena, pembeliannya harus dalam jumlah yang besar. Itu adalah salah satu persoalan petani saat ini,” terang Arum
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Arum menyampaikan solusinya terkait permasalahan pupuk bersubsidi. Yaitu, agar keberadaan pupuk bersubsidi dicabut jika memang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruhnya. Namun, dengan catatan bahwa negara harus adil menghitung biaya produksi dengan tidak memasukkan komponen pupuk bersubsidi.(*)
