Ilustrasi eksplorasi di LCS. (Foto: Pixabay).
Tunasnegeri.com – China telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi migas di perairan di Laut China Selatan (LCS) yang diklaim kedua negara sebagai miliknya.
Untuk pertama kalinya pemerintah China bertindak sedemikian rupa, yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut China Selatan.
Sebuah surat dari seorang diplomat Cina kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Indonesia menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena berada di perairan “milik Beijing”
Muhamad Farhan, Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan.
“Tanggapan kami terhadap surat (dari China) jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami,” kata Farhan dikutip dari Defence Security Asia, pada Minggu (27/3/2022).
Kedutaan Besar China di Jakarta juga menolak mengomentari tuduhan tersebut. Tiga orang lainnya yang mendapat pengarahan keamanan membenarkan adanya surat dari diplomat China yang meminta Jakarta menghentikan kegiatan eksplorasinya di perairan Laut Natuna.
Selama beberapa bulan terakhir, kapal penjaga pantai China dan kapal penelitian mereka telah mengganggu kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh platform “Clyde Boudreaux” Noble di Laut Natuna.
Indonesia juga mengirimkan kapal perang dan penjaga pantai untuk memantau keberadaan kapal-kapal China. Dalam surat itu, diplomat China itu berulang kali meminta Indonesia supaya menghentikan tindakan cari gali minyak itu.
“Perairan ini jelas berada di dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia,” kata Farhan.
Namun, China mengklaim bahwa perairan tersebut termasuk dalam perairannya di bawah peta “Sembilan Garis Lepas” yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Menurut Farhan, surat dari diplomat China tersebut merupakan ancaman karena baru pertama kali Beijing mencoba memaksakan agenda Nine Dash Line terhadap hak-hak Indonesia di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Menurut Farhan, pemerintah Indonesia tetap bungkam dengan adanya surat tersebut karena tidak menginginkan ketegangan diplomatik dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar negara Asia Tenggara itu.
Karena, China juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, Farhan juga mengatakan diplomat China keberatan dengan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut “Garuda Shield” yang melibatkan total 4.500 personel militer dari kedua negara pada Agustus lalu.
Dalam surat itu, diplomat China menyatakan keprihatinan bahwa pelatihan kedua negara akan mempengaruhi stabilitas di kawasan itu. (*)
