EKONOMI PERTANIAN

Dukung Penghapusan Pupuk Bersubsidi, Arum Sabil Usulkan Ubah Pola Subsidi

HM Arum Sabil, Wakil Ketua DPP HKTI

Foto: HM Arum Sabil, Wakil Ketua DPP HKTI. (Sumber: Istimewa )

 

Senin, 22 Maret 2021

 

TunasNegeri.com – Krisis ketersediaan pupuk bersubsidi yang kerap terjadi beberapa waktu terakhir, membuat wacana untuk meninjau ulang kebijakan tersebut mengemuka. Salah satunya datang dari praktisi pertanian, HM Arum Sabil.

Berdasarkan hasil kajian yang ada, Arum mengusulkan agar pupuk bersubsidi dihapus. “Kemarin kita bahas soal itu di rapat pimpinan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Kita menangkap ada keresahan dari para petani terkait sarana produksi pertanian seperti pupuk,” ujar Arum yang juga Wakil Ketua Umum DPP HKTI ini.

Wacana untuk menghapus pupuk bersubsidi, menurut Arum karena pola tersebut selama ini tidak cukup untuk membantu para petani. Sebab, pemerintah menetapkan kuota atau jatah maksimal bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi.

“Mencari pupuk bersubsidi tidak mudah. Ketersediaan pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah rupanya tidak memenuhi kebutuhan dari petani. Ini dilematis memang,” ujar Arum.

Dilema lain, konsumsi pupuk kimia –baik pupuk subsidi maupun non-subsidi- terus meningkat karena kualitas kesuburan tanah di Indonesia semakin menurun. “Tanah kita sekarang ini unsur Hara-nya terus menurun. Sehingga kita semakin bergantung pada pupuk kimia. Untuk mencoba beralih kepada pupuk organik itu butuh waktu yang panjang,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) ini.

Kondisi ini membuat biaya produksi pertanian kerap membengkak, di samping juga faktor yang lain. Seperti biaya bibit dan saluran irigasi yang kualitasnya menurun. “Sarana irigasi kita butuh revitalisasi secara cepat,” harap Arum.

Sayangnya, biaya produksi yang tinggi, seringkali tidak diimbangi dengan harga jual hasil pertanian di tingkat petani. “Ketika nilai jualnya di bawah biaya produksi, ini berarti sudah tanda-tanda kebangkrutan bagi para petani kita. Padahal, mereka adalah pahlawan pangan,” papar Arum.

Karena itu, sebagai solusi konkret, Arum melempar wacana agar pemerintah memberikan subsidi langsung pada harga beli di tingkat petani. Subsidi pembelian ini sebagai ganti penghapusan pupuk bersubsidi. Pola itu dinilai akan lebih melindungi para petani.

“Sebab, kalau sampai harga jual di tingkat petani sudah di bawah harga produksi itu sudah berbahaya. Secara tidak langsung, itu sudah membunuh harapan bagi para pelaku agribisnis di Indonesia,” tutur Arum.

Intervensi pemerintah pada kebijakan pembelian hasil pertanian itu, tidak saja untuk melindungi petani. Tetapi juga untuk melindungi konsumen. “Bulog bisa dipertimbangkan untuk menjadi lembaga stabilisator harga jual pertanian,” tutur pria asal Tanggul, Jember ini.

Arum optimistis, langkah itu bisa dilakukan pemerintah. “Asalkan seluruh stake holders bisa kompak. Seperti arahan Presiden Jokowi, ego sektoral harus dihilangkan,” tegas Arum.

 

 

Bagikan Ke:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like