PERTANIAN

Pengamat Komoditi Pangan Ranu Soetoyo, Ungkap Negara Akan Maju Jika Efisiensi dan Kapasitas Produksi Masyarakat Tinggi

Foto Ranu Soetoyo, praktisi dan pengamat komoditi pangan, spesialisasi Gula tebu, GKP, GKR dan GKM

Tunasnegeri.com – Seorang praktisi dan pengamat komoditi pangan, spesialisasi Gula tebu, GKP, GKR dan GKM, yakni Ranu Soetoyo, B.Sc., S.E., mengungkapkan bahwa negara akan semakin maju bila efisiensi dan kapasitas produksi masyarakat tinggi.

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat perlu bekerjasama guna meningkatkannya melalui pendidikan, keteladanan, disiplin, kejujuran, dan ketegasan. Sebaliknya, ketidakefisiensi masyarakat dapat berakibat pada ketidakstabilan jalannya pemerintah dan negara yang sangat beresiko.

Secara umum, bahan pokok pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi fisik manusia. Oleh karena itu, produksi pengadaan, distribusi, serta konsumsinya wajib dijaga dan dirawat. Begitu juga dengan kebijakan peraturan harga, baik bahan pokok pangan hasil produksi dalam negeri maupun impor.

“Di Indonesia ada sembilan bahan pokok pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, garam, gula, minyak goreng, susu, daging, telur, ayam dan ikan asin ditambah bahan bakar.
Kelangkaan pangan dan antrian masyarakat telah terbukti menuai mata bahaya bagi kehidupan bangsa dan negara, seperti yang terjadi pada tahun 1965-1966, 1998-1999,” tutur Ranu dalam rilis yang diterima Tunas Negeri, pada Jumat (18/3/2022).

Terkait Minyak goreng, Ranu menjelaskan mulai awal tahun 1950 minyak goreng umumnya berasal dari hasil kelapa dalam negeri. Hal tersebut merupakan keuntungan Indonesia sebagi negara kepulauan dengan pantainya yang panjang dengan semboyan negara nyium melambai.

“Awalnya, kebutuhan minyak goreng belum tinggi. Sehingga, kebutuhan konsumsi minyak goreng dengan jumlah produksi minyak goreng dalam negeri dan ekspor kelapa/kopra masih dalam kondisi yang relatif cukup,” katanya.

Lebih jauh, Ranu menjelaskan mengenai konsumsi dan permintaan minyak goreng. Menurut Ranu, konsumsi, budaya, dan gaya hidup masyarakat berubah dari yang jarang mengkonsumsi gorengan menjadi penggemar makanan gorengan.

“CPO expor kelapa sawit sebelum tahun 1980 hanya dimiliki oleh perusahaan BUMN PTP VI, II, III dan V. Selain itu juga ada perusahaan swasta asing, yaitu Lonsum dan Saum Derby. CPO tersebut pada umumnya untuk produk ekspor,” katanya.

“Luasan areal umumnya tanaman perkebunan dgn HGU seluas maksimal 1,5 juta ha terkonsentrasi di Sumatera. Dengan adanya perubahan pola hidup dan kehidupan masyarakat, meningkat pula konsumsi makanan dalam gorengan dan mulai meninggalkan makanan kukus maupun rebusan,” sambungnya.

Dalam perluasan kebun sawit, Ranu menjelaskan perusahaan swasta mulai tertarik pada investasi di bidang pertanian khususnya kelapa sawit. Baik perusahaan swasta lokal, maupun asing seperti Astra Agro, Malaysia, Bakrie, dan lainnya.

Bimbingan massal (Bimas) padi ada sejak akhir tahun 1970-an, di era menteri Prof. Dr. Soedarsono, seorang ahli Bimas. Sehingga, mulai dari Bimas tebu, kemudian dikembangkan ke komoditi lainnya untuk kepentingan masyarakat petani seperti tebu, sawit, dan cokelat yang sebelumnya hampir tidak ada.

“Nantinya dikembangkan dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang termasuk tanaman sawit rakyat. Pemerintah dengan kemampuan keuangan yang baik, dapat memanfaatkan windfall harga minyak bumi yang melambung. Jadi, Pemerintah dapat meraih anggaran melalui hasil surplus ekspor,” ungkapnya.

Pengembangan lahan dan produksi tanaman sawit belum berjalan dengan pesat. Melalui BUMN, PTP mengembangkan kebun sawit untuk para petani di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat yang dikenal daerah dengan bentuk kepala burung (bird’s head peninsula).

“Anggaran PIR masuk APBN lewat Kementan. Seluruh PTP umumnya berpartisipasi di semua pulau yang bisa dikembangkan kelapa sawitnya dan petani rakyat sekitar juga diikutsertakan. Kemudian, mulailah rakyat mempunyai lahan kelapa sawit 5 ha/keluarga,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan mengenai kebijaksanaan kelapa sawit. Menurutnya, pada tahun 1999 terjadi reformasi yang melahirkan otonomi daerah (Otda) dengan tokoh Prof. Rias Rasyid. UU Otda tersebut disetujui menyusul UU perkebunan yang memperbolehkan suatu perusahaan bisa memiliki HGU seluas 100.000 ha dalam satu kawasan Kabupaten.

“Perusahaan swasta nasional sangat tertarik untuk masuk. Seperti perusahaan Wilmar, Astra/Salin, Sinar Mas, Bercanda, Saum Derby, Malaysia, Thailand, Robert Kyok/GMP, Bakrie, dll,” ungkapnya.

Terkait luas dan kepemilikan lahan sawit, saat ini sebesar tercatat 12 juta ha. Diantaranya terdiri dari 40% milik petani, 8% BUMN, dan sisanya 52% atau 6 juta ha lebih adalah milik swasta. Produksi CPO secdiri adalah sekitar 12 juta ton/tahun. Dengan perijinan yang tidak sulit di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka terjadilah investasi sawit dimana.

CPO pada umumnya digunakan untuk keperluan ekspor. Disamping itu, juga untuk bio diesel B20 dan B30 yang biasanya dari BUMN. Minyak goreng adalah salah satu dari CPO yang telah mengalahkan minyak kelapa dalam gal produksi dan harganya. Minyak kelapa kalah saing secara komparatif dengan minyak goreng dikarenakan sulitnya pengembangan dan luasan yang juga terbatas. CPO sendiri pada umumnya untuk keperluan ekspor, sedangkan untuk penggunaan dalam negeri menjadi prioritas kedua.

Untuk konsumsi dan permintaan minyak goreng, Ranu mengungkapkan dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka berubahnya gaya dan pola hidup masyarakat. Konsumsi minyak goreng saat ini mencapai 190 juta liter/tahun.

“Dari produksi dalam negeri tidak sulit utk bisa dipenuhi. Harga CPO ditentukan oleh pasar global dan saat ini harga CPO tinggi sampai 2000USD/ton dan harga TBS petani bisa Rp3200/kg. Harga ekspor CPO yang lebih tinggi, mengakibatkan para pengusaha memilih untuk mengekspornya dari pada untuk minyak goreng yang harganya terbatas,” imbuhnya.

Karena, lanjutnya, adanya perbedaan harga tersebut maka terjadilah kelangkaan pasokan. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena selidih harga atau margin keuntungan yang didapatkan. Seharusnya gejolak dan kelangkaan minyak goreng tidak perlu terjadi.

Terkait dengan pelaku usaha minyak, penguasa dan pengusaha minyak goreng di Indonesia kerap melakukan “Hengky Pengky” lahan. Hal tersebut nampak dengan masuknya penjara pengusaha Murdaya dengan beberapa anak buahnya beserta bupati Buwok Sukawesi Tenggara. (*)

Bagikan Ke:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like