EKONOMI PEMERINTAHAN

Sosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela, Kanwil DJP Jatim 3: Tax Amnesty Jilid Dua

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Agustin Vita Avantin saat memberikan Sambutan.

Tunasnegeri.com – Kanwil DJP Jawa Timur III, bersma KPP Pratama Jember dan KPP Pratama Situbondo menggelar Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kepada wajib pajak di Phoeneix Ballroom Luminor Hotel Jember, pada Selasa, (22/3/2022).

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Agustin Vita Avantin, dalam sambutanya menjelaskan bahwa program pengungkapan sukarela (PPS) bisa juga di sebut sebagai Program Peduli Sesama.

“Itu karena, Sukarela menjadi wajib pajak yang patuh, sederhana ditunaikanya, menrngkan hati pesertanta (kepastian hukum) dan yang terakhir jelas manfaatnya bagi pribadi dan sesama,” tutur wanita yang akrab di sapa Vita.

Vita juga menjelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela atau PPS merupakan kelanjutan dari program pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid dua yang pernah di realisasikan pada 2016 silam.

Namun, menurut Vita, terdapat satu bagian yang hanya berlaku dalam waktu singkat, yakni PPS yang berlaku selama enam bulan.

“PPS yang berlaku sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 itu hampir sama dengan program Tax Amnesty yang berlaku pada 2016. Program itu membuka kesempatan wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum terungkap dengan tarif pajak penghasilan (PPh) khusus,” katanya.

Lebih jauh, vita menjelaskan ada dua kondisi terkait PPS tersebut, kondisi pertama, Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak (TA) yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak, badan pribadi boleh ikut. Sedangkan dalam kondisi ke dua Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sd 2020.

“Kebijakan ke satu, wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA, dan Basis Pengungkapannya dari Harta per 31 Desember 2015 yang bekum diungkap pada saat mengikuti TA. Dan untuk tarifnya. 11 persen harta deklarasi LN, 8 persen bagi harta LN revitalisasi dan Harta DN. 6 persen harta LN revitalisasi dan aset DN, yang di investasikan dalam SBN atau Hirilisasi,” katanya.

Kebijakan kedua, lanjut Vita, pesertanya hanya WP OP, Basis Pengungkapan Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Sedangkan tarifnya 18 persen untuk harta deklarasi LN, 14 persen untuk harta LN revitalisasi dan harta DN, 12 persen untuk harta LN revitalisasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN atau Hilirisasi. (Arip Ripaldi).

Bagikan Ke:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like