NASIONAL PENDIDIKAN

Tegaskan Taat Kepada Kwartir Nasional, Pramuka Jatim Tepis Isu Gugatan Hukum

HM Arum Sabil, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, usai rapim. (Foto: Istimewa / Humas Kwarda Gerakan Pramuka Jatim )

Foto: HM Arum Sabil, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, usai rapim. (Foto: Istimewa / Humas Kwarda Gerakan Pramuka Jatim )

TUNASNEGERI.COM – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, HM Arum Sabil menegaskan, Pramuka Jatim akan selalu menjaga marwah organisasi berupa karakter keteladanan dan kepeloporan. Pernyataan itu disampaikan Arum untuk membantah isu yang menyebutkan Kwarda Pramuka Jatim akan melakukan gugatan secara hukum karena belum diterbitkannya SK Kepengurusan dari Kwartir Nasional (Kwarnas).

“Sebagai ketua terpilih, saya tegaskan isu itu sama sekali tidak benar. Kita tidak pernah sedikitpun berpikir akan menggungat terkait persoalan SK Kwarnas untuk Kwarda Jawa Timur,” ujar Kak Arum Sabil kepada wartawan TunasNegeri.com pada Rabu (17/03).

Menurut Arum, isu tersebut sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan semestinya diabaikan.

“Apapun kebijakan program skala prioritas, harus kita jalankan sesuai dengan amanah yang diberikan. Kita akan selalu taat dan setia terhadap kwartir nasional,” ucap Kak Arum.

Sebagai ketua terpilih, Kak Arum mengajak seluruh anggota Pramuka Jatim untuk menjaga keteladanan dalam hal pikiran, ucapan, dan sikap.

“Marwah dan karakter Pramuka harus kita jaga. Karena kegiatan kepramukaan harus tetap berjalan untuk pembinaan karakter kaum muda,” tegas Kak Arum.

Sehari sebelumnya, yakni pada Selasa (16/03), Kak Arum menggelar Rapat Pimpinan Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur. Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh pimpinan Kwarda Jatim, antara lain Prof. Dr. Suyatno, H. AR Purmadi, Drs. H. Bambang SW, Endang Soelistyowati, Bambang Suyanto, Adie Kurniawan, Indawan Setyono Hadi dan Ahmad Fawwas Robi’ Pradana.

“Alhamdulillah, rapat berjalan dalam suasana kekeluargaan. Kita semua sepakat untuk mengantisipasi kemungkinan ada pihak yang ingin mengadu-domba,” tutur pria yang juga dikenal sebagai praktisi pertanian ini.

Dalam rapat tersebut juga disepakati, Kwarda Pramuka Jawa Timur menyatakan solid dan tetap menghormati apapun keputusan Kwartir Nasional. Sebab, Kwarda Jatim merupakan bagian Pengelola Gerakan Pramuka, yang bergerak dalam membina karakter kaum muda dan memperkuat Kwartir Nasional.

“Anggota Gerakan Pramuka harus mengedepankan sopan santun, tidak mudah iri, tidak bersifat dengki dan sebagainya. Namun apabila menghadapi masalah, selalu mencari solusinya,” pungkas Arum.

Sementara itu, Purmadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Kwarda Pramuka Jatim mengakui, keterlambatan penerbitan SK dari Kwarnas itu membawa beberapa implikasi.  “Seperti kerjasama dengan pemerintah daerah akan terhambat, apalagi berkaitan dengan administrasi. Ketertiban administrasi tentu akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi Gerakan Pramuka,” ujar Kak Purmadi.

Selain itu, dampak yang lebih meluas dirasakan oleh kwarcab-kwarcab di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Terutama, mereka yang baru saja menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). “SK kepengurusan Kwarcab masih harus menunggu keluarnya SK Kepengurusan di Kwarda. Karena itu, Kwarda Jatim berharap ada kebijaksanaan Kwartir Nasional. Kami menyampaikan kondisi di lapangan sebagai bahan masukan Kwartir Nasional,” imbuh Kak Purmadi yang aktif sejak Pramuka Siaga ini.  (*)

Reporter: Muhammad Faizin Adi

Bagikan Ke:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like